Selasa, November 30, 2021
spot_img
BerandaNASIONALJunimart Girsang, Belajar Ke Kota Bandung

Junimart Girsang, Belajar Ke Kota Bandung

BANDUNG | BPKP NEWS.COM

Penulis : Ahmad Tarmizi. SE (Ketum BPKP) / Salah Satu dari Inisiator Deklarasi Bandung Kondusif

Kota Bandung  adalah kota metropolitan terbesar di provinsi Jawa barat, dan terbesar ke tiga di indonesia, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Secara kepadatan , kota ini merupakan kota yang mempunyai kepadatan penduduk sama seperti kota Jakarta. Kota ini terletak 140 km sebelah Tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbangkertosusila. Kota Bandung Berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di Barat dan Utara, dan Kabupaten Bandung di Timur dan Selatan.

Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah Perguruan Tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng – TH Bandung sekrang Institut Teknologi bandung (ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955, adalah suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.

Pada tahun 1990 kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time. 

Survei Majalah Time tersebut, menjadi sebuah inspiratif sekumpulan Aktifis Kota Bandung didalam  Menjaga Stabilitas Politik  dan keamanan kota Bandung,  agar tetap kondusif, dan secara kebetulan saat itu sedang berlangsung masa kampanye Pilkada Serentak.

Diprakarsai dan digagas oleh  Ketua MPC. Pemuda Pancasila Kota Bandung, H.Yayan Suherlan, maka dibentuklah team inisiator.

Dalam rentang waktu 5 hari, para Insiator terus bekerja keras siang  dan malam, menjalin koordinasi dan komunikasi ke seluruh Ormas,  dan LSM maupun Komunitas yang ada di kota Bandung.

Hasil kerja keras team inisiator pada akhirnya mendapat dukungan penuh dari seluruh Elemen di Kota bandung dan tercapai kesepakatan untuk digelar Deklarasi bersama bernama Bandung Kondusif.

Pada Tanggal  23 Maret 2018 tepatnya di Taman Pahlawan Cikutra, dengan semangat yang menyala,  ribuan peserta yang berasal dari gabungan berbagai Ormas, LSM,  Komunitas Olah raga, OKP, Bobotoh  Paguyuban Pencak Silat, serta Elemen lainnya yang ada di kota Bandung,  berdatangan memadadati area Taman Pahlawan Cikutra, hadir juga dari Forkompimda Kota bandung Antara lain kepala Kesbangpol Kota bandung, Kapolres Kota Bandung, Dandim 0618/BS, Kejari Kota Bandung.

Suasana deklarasi berjalan lancar dan penuh khidmat, yang diakhiri dengan penandatanganan Piagam  Deklarasi “BANDUNG KONDUSIF”.

Satu hal yang membbat rasa kagum,  dalam acara Deklarasi Bandung Kondusif tersebut  anggaran kegiatan tidak sepeserpun mendapat bantuan dari pemerintah.

Tapi ironis dan sangat disayangkan, Deklarasi Bandung Kondusif tahun 2018 di Kota Bandung tidak dijadikan  landasan berpikir maupun  pijakan  bagi seorang Wakil rakyat dalam mensikapi terjadinta bentrokan Ormas.

Dikutip dari Media Online Holopis.com, Senin 22 Nopember 2021,  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan, pencabutan izin atas Ormas tersebut dinilai tepat sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri. Terlebih jika memang Ormas tersebut sudah diberi peringatan, namun masih tetap menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, baik itu pungli maupun bentrokan antar ormas. Tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya,” kata Junimart, Senin (22/11).

Pernyataan dari Junimart tersebut sangatlah tidak pantas apalagi terlontar dari seorang Pejabat Publik yang seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat bukan malah menjadi seorang pengadil atau pengeksekusi.

Rakyat saat ini sudah melek politik, rakyat sudah faham bahwa Seorang wakil rakyat yang duduk di parlemen (DPR/DPRD) secara tupoksi untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya bukan kepentingan golongan apalagi kepentingn partainya.

Jadi, jalankan fungsinnya sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat, baik itu fungsi kontrol, fungsi Legislasi atau fungsi budgeting (anggaran).

(AB)

 

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments