Pimpinan KPK Enggan Disebut Salurkan Pegawai yang Akan Diberhentikan ke Instansi Lain

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers terkait tanggapan atas temuan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai alih status pegawai KPK pada Kamis (5/8/2021)(KOMPAS.com/IRFAN KAMIL)

JAKARTA — BPKP NEWS.COM

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, KPK tidak pernah meminta pegawainya yang akan diberhentikan untuk bekerja di instansi lain.

Menurut Ghufron, jika ada permintaan dari pegawai, pimpinan KPK nantinya akan berdiskusi dengan lembaga lain untuk dapat menyalurkan mereka ke instansi tersebut.

“Sebagaimana ditegaskan Ketua (Firli Bahuri), ini bukan mengalihkan, menyalurkan, tidak ada,” ujar Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

“Tapi namanya ada permohonan, kami sebagai pimpinan bertanggung jawab, mikirkan karena bagaimanapun pegawai KPK sudah berdedikasi,” ucap dia.

Senada dengan Ghufron, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tugas pimpinan hanya membantu pegawai antirasuah yang akan diberhentikan itu pindah ke instansi lain jika ada permintaan.

Sebab menurutnya, nasib pegawai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pimpinan KPK.

“Terkait berita penyaluran pegawai, pimpinan KPK, kita semua, tentu memiliki tanggung jawab tentang anak istri dan keluarga. Tugas kita mengurusi jikalau ada permintaan,” ujar Firli

“Nah, permohonan itu yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu hak pribadi, kita nggak bisa memaksa. Silakan, ada pilihan,” ucap dia.

Adapun, sejumlah pegawai itu nonaktif setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, KPK menyatakan ada 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos. Sebanyak 51 pegawai bakal diberhentikan, namun satu pegawai telah memasuki purna tugas sehingga tidak ikut diberhentikan dengan hormat.

Firli Ucapkan Terima Kasih Sementara 24 pegawai masih diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan soal bela negara serta wawasan kebangsaan. Namun hanya 18 pegawai yang mengikuti diklat tersebut. Sedangkan sisanya, 6 pegawai yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan dengan hormat.

(Kompas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.