Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) PPKM Salah Satu Kelurahan Di Kota Bandung Tanpa Mematuhi Prokes

Bandung — BPKP NEWS.COM

Dikutif dari Liputan 6.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Bansos tersebut bakal digelontorkan kepada 108.457 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, bansos disalurkan secara bertahap kepada mereka yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bandung. Pada masa penerapan kebijakan PPKM darurat ini, pihaknya telah menyiapkan beberapa program bansos.

Di antaranya, bersumber dari APBN berupa bantuan beras bagi 44.840 PKM yang terdata di PKH dan 63.617 yang terdata di bansos tunai (BST). Masing-masing PKM akan mendapat 10 kilogram beras.

Kemudian di luar itu, Kota Bandung telah menganggarkan Rp30 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Bantuan ini akan diberikan kepada 60.000 warga di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK), seperti lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya.

“Masing-masing penerima akan mendapat uang tunai sebesar Rp500.000,” kata Yana saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 di Gudang Bulog Bandung, Jalan Gedebage Minggu 18 Juli 2021.

Menurut Yana, dengan disalurkannya bansos PPKM, diharapkan bisa meringankan beban warga yang terdampak akibat adanya kebijakan PPKM Darurat. Meski begitu, dua tidak menginginkan kebijakan PPKM darurat terus berlanjut karena berdampak sosial-ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.

“Kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk bisa meringankan saudara kita yang terdampak. Dampak ekonomi dan sosial cukup tinggi jadi sebetulnya harapan kita pandemi segera berakhir. Tapi pandemi berakhir itu kalau kita sama-sama, bukan pemerintah aja tapi masyarakat sama-sama ikut,” ungkapnya.

Ironis sekali, maksud baik pemerintah Kota Bandung dalam membantu warganya dalam menghadapi Pandemi covid-19, tidak disertai Prokes dan pengawasan yang baik dimana hal ini tampak dalam penyaluran bansos PPKM yang terjadi di salah satu sekolah Swasta di Kota Bandung tepatnya di SMA Puragabaya jl. H. Yasin Sukajadi Kota Bandung, tampak antrian panjang dan berjubel mengesampingkan prokes, Kamis (22/7).

Salah seorang guru yang tidak mau menyebutkan namanya, saat dikonfirmasi BPKP NEWS.COM mengatakan, dirinya merasa kaget ketika datang ke sekolah dalam rangka persiapan PLS, tapi ketika sampai di sekolah dilihatnya masyarakat sudah berjubel, karena khawatir dimana Kota Bandung masuk dalam Zona merah Pandemi Covid-19, maka bersama guru lainnya diputuskan pulang kembali ke rumah masing-masing, tuturnya.

Ditempat yang sama, bpkp news.com berhasil mewancarai Ketua Yayasan Rumah gagasan Bandung, Cakra Badewa yang secara kebetulan sedang berada di lokasi melakukan pemantauan, menurutnya, sangat menyedihkan sekali disaat penyaluran bansos untuk keluarga masyarakat kecil yang terdampak diberlakukannya PPKM tidak disertai prokes, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, bukan saja Walikota maupun Sekda tapi juga Ketua DPRD Kota bandung, pungkasnya

Lebih lanjut Cakra mengatakan, jangan sampai muncul cluster baru penyebaran covid-19 akibat penyaluran bansos PPKM tanpa mematuhi prokes, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, kalau kasus covis-19 terkendali dan tren kasus terus mengalami penurunan, bukan tidak mungkin PPKM Darurat bisa dilonggarkan dan dibuka secara bertahap pada 26 juli 2021, tegasnya

Jangan salahkan Presiden jokowi yang selama ini selalu mengintruksikan, tapi anda selaku pimpinan daerah yang tidak mampu melaksanakannya prosedur kesehatan (prokes), tutupnya

(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.