Rencana Sultan Lockdown Yogya Dapat Dukungan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Jakarta — BPKP NEWS.COM 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan readyviewed opsi memberlakukan karantina wilayah atau lockdown di wilayahnya.

Pernyataan ini menyusul pandangannya akan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dinilai tak lagi efektif. Laju penambahan kasus Covid-19 tak terbendung hingga membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan kian tergerus.

Opsi lockdown Sultan ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua DPRD DIY Nuryadi merupakan satu di antaranya.

“Situasi sangat memprihatinkan di mana kondisi sebelum lebaran tidak bisa dipertahankan. Berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang. Antisipasinya di wilayah harus terdapat pembatasan dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali,” kata Nuryadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6).

Wakil Ketua DPRD Huda Tri Yudiana juga mendukung wacana itu. Ia mengatakan tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit tak bisa dibiarkan penuh. Dikhawatirkan pasien covid atau penyakit lain yang membutuhkan penanganan segera jadi terbengkalai.

Menurutnya paling tidak, wacana lockdown ini bisa jadi peringatan bagi semua warga DIY untuk lebih menerapkan protokol kesehatan.

“Melihat dari kenyataan yang ada wacana lockdown di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus Covid-19 ini,” kata Huda.

“Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal namun keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem (Sultan) memilih opsi atau pilihan terakhir adalah dilakukannya lockdown total,” sambungnya.

Meski demikian, wacana lockdown wajib dirumuskan secara matang, termasuk dari aspek anggaran. Sejauh ini memang belum ada komunikasi terkait hitung-hitungan APBD untuk ongkos selama masa karantina wilayah.

“Terkait hal tersebut kita harus memikirkan masyarakat luas di mana mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. Maka wacana lockdown ini adalah sebuah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun,” kata politikus PKS itu.

DPRD DIY berencana berkoordinasi dengan pimpinan daerah di Yogya yang lain agar bisa memberikan pesan strategis kepada Pemda DIY dan masyarakat terkait upaya yang akan dilakukan ke depannya.

Suara dukungan lainnya datang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah DIY Joko Murdiyanto. Ia melihat kini para tenaga kesehatan (nakes) mulai kewalahan. Karena selain berjibaku dalam penanganan Covid-19, mereka juga tengah terlibat untuk menyukseskan akselerasi program vaksinasi.

Apalagi target vaksinasi harian juga tidak sedikit. Semua demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.

Bagi Joko, lockdown diperlukan dengan segala ketegasannya demi mencegah kian bertambahnya pasien akibat mobilitas masyarakat. Tentu jika kasus tak henti-hentinya bermunculan, para nakes makin kelimpungan. Di satu sisi mereka juga tidak kebal dari paparan virus Corona.

“Kalau memang Sultan sudah menghendaki itu, saya sangat mendukung,” katanya saat dihubungi.

Joko di satu sisi menyadari, kebijakan lockdown bakal sangat tidak mengenakkan bagi Sultan. Namun ia percaya sang Gubernur mengutarakan demikian dengan berbagai pertimbangan dan masukan. Termasuk efek samping, menurutnya juga sudah dipikirkan matang-matang oleh Sultan.

“Memang ini berat, resiko dari ekonomi pasti ya,” ucap Joko.

Karantina wilayah, kata Joko, seharusnya bisa jauh lebih efektif ketimbang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sifatnya cuma setengah-setengah. Menilik pengalaman di berbagai negara, Covid-19 bisa lebih cepat dikendalikan usai lockdown diterapkan.

“Apa jadinya orang pada sakit pertumbuhan (ekonomi) naik tapi banyak yang sakit. Apa yang bisa dirasakan. Pandemi itu panglimanya kesehatannya, kalau kemudian ada masalah di ekonomi orang kesehatan juga sangat paham dan harus ditangani bersama,” paparnya.

Sebelumnya, Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyebut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro tak akan cukup untuk menanggulangi masifnya penyebaran Covid-19.

Riris mengusulkan agar pembatasan mobilitas diberlakukan secara ketat berdasar kesatuan skala epidemiologi.

“Restriksi mobilitas yang lebih luas dalam satuan epidemiologi. Pembatasan satu RT saja tidak akan mempengaruhi tingkat penularan, butuh sebagian besar populasi,” kata Riris dalam Webinar Varian Virus Corona Delta di Kudus yang diselenggarakan UGM, Rabu (16/6).

Apalagi, kini varian Covid-19 B.1617.2 atau delta telah ditemukan merebak di beberapa daerah. Varian asal India ini telah ditetapkan WHO sebagai Variant of Concern (VoC), menimbang dampak besarnya terhadap kesehatan masyarakat secara global.

Sementara kunci menghentikan penyebaran Virus Corona ini adalah dengan menekan angka reproduksi di bawah 1. Restriksi atau pembatasan mobilitas maka dianggap strategi yang tepat ditambah penerapan 3M, 3T, serta vaksinasi.

“Apabila kita kesulitan menemukan kasus yang ada, entah kapasitas diagnosis kita atau isolasi, karantina, maka restriksi mobilitas menjadi cara paling efektif menghentikan sirkulasi virus di populasi,” sebut Riris.

Resktriksi mobilitas bertujuan mengunci agar penyebaran virus terkonsentrasi di satu wilayah saja. Penentuan wilayah bisa berdasarkan wilayah aglomerasi atau per kabupaten/kota.

“Misalnya Kartamantul, Yogyakarta, Sleman dan Bantul adalah satu satuan epidemiologi, karena mobilitas harian penduduk ketiga kabupaten/kota itu saling melintasi,” paparnya.

Benteng Terakhir

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut lumrah ketika seorang kepala daerah mengambil langkah ekstrim ketika segala daya telah diupayakan. Lockdown adalah langkah terakhir.

“Ya kalo kasus terus meningkat dan kapasitas rumah sakit sudah semakin tidak mencukupi. Itulah yang bisa diambil,” imbuh Heroe.

Ia menyebut sosialisasi protokol kesehatan sudah digencarkan. PPKM berbasis mikro telah diberlakukan guna membatasi aktivitas warga. Kendati pelanggaran masih marak, kasus Covid-19 kian berkembang.

Bahkan saat ini tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 kategori berat atau critical di Kota Yogyakarta telah mencapai 85 persen, dan kamar isolasi sudah 69 persen. Sementara shelter bagi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan terisi 84 persen.

“Sebab Kota Yogya sebagai ibukota provinsi yang banyak rumah sakitnya menjadi rujukan dari kota-kota lainnya, maka otomatis akan menanggung lonjakan kasus dari daerah sekitar,” katanya.

Heroe menyadari kebijakan lockdown bakal mempengaruhi pemulihan ekonomi. Layaknya selama periode pengetatan kegiatan Agustus-Desember 2020 silam, kasus landai namun ekonomi tertahan. Sebaliknya, saat aktivitas masyarakat pelan-pelan dibuka, ekonomi membaik sementara tingkat penularan meningkat.

“Tetapi saat ini, ketika aktivitas sudah meningkat, otomatis ekonomi juga meningkat, makanya harus kita jaga agar kasus infeksinya tidak ikut naik. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita semua menjalankan prokes dengan tertib dan sungguh-sungguh. Sebab kalau kasus meningkat lagi, maka rem akan dilepas. Ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

“Maka ya wacana lockdown bisa menjadi warning keras bagi kita semua agar ada perubahan untuk mengurangi peningkatan sebaran virus Covid-19. Prokes Covid-19 mutlak harus dilakukan oleh siapapun di mana pun dan kapan pun. Diperlukan kesadaran dan kesungguhan massal untuk melaksanakan hal tersebut,” pungkasnya.

(CNN Indonesia)

One thought on “Rencana Sultan Lockdown Yogya Dapat Dukungan

  1. Ping-balik: Money loans

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.