Fraksi Partai PAN Secara Tegas Menolak Anggaran Alutsista

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Foto : Merdeka.com)

JAKARTA—BPKP NEWS.COM

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR menolak proposal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Kementerian Pertahanan. Anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai besaran angka pengadaan alutsista yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekitar Rp 1.760 triliun terlalu fantastis di tengah pandemi Covid-19.

Zainuddin menegaskan, PAN menolak rencana pengadaan alutsista yang berpotensi menambah berat utang negara. “Oleh karena itu Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan alpalhankam tersebut,” kata dia, Jumat (4/6).

Ia mengatakan, jika pemenuhan angka Rp 1,7 kuadriliun tersebut dilakukan dengan skema utang, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini karena posisi utang RI per April mencapai Rp 6.527,29 triliun. Artinya rasio hutang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen.

Penolakan terhadap rencana pengadaan alutsista dari PAN pertama kali dinyatakan anggota Fraksi PAN yang bertugas di Komisi I Farah Puteri Nahlia. Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini mengaku fraksinya menolak rencana Kemenhan berutang Rp 1,7 kuadriliun dengan berbagai pertimbangan.

Baca Juga PT Agro Jabar-Perumda Sei Sembilang Banyuasin Jalin Kerjasama

“Pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang,” kata Farah Puteri.photoKRI Celurit-641 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). TNI Angkatan Laut (AL) melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau alutsista di lapangan. – (Teguh prihatna/ANTARA FOTO)

Kedua, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar. Hingga saat ini, baru Fraksi PAN yang tegas menolak rencana pengadaan alutsista melalui rencana Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Kemenhan ini.

Fraksi lain belum menyatakan sikapnya secara tegas. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang sudah mendukung rencana Menhan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sementara, fraksi lain seperti PKS, PPP, Demokrat, maupun PDIP mengaku mendukung modernisasi alutsista tapi belum bersikap soal proposal dari Menhan ini. Fraksi lain seperti PKS, PPP, Demokrat, maupun PDIP mendukung modernisasi alutsista, tapi belum bersikap soal proposal dari Menhan ini.  

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taufiq R Abdullah mengaku modernisasi alutsista merupakan keniscayaan. Ia mengatakan, pengadaan alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun itu perlu dipahami dari perspektif kebutuhan jangka menengah-panjang.

“Utang itu bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, tapi untuk kebutuhan hingga 2044,” ujarnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby A Rizaldi menilai pengadaan alutsista melalui skema utang sudah dilakukan dari dulu. “Ya memang pembelian alutsista dari dulu sudah menggunakan skema utang pinjaman luar negeri, tidak ada yang berubah banyak soal ini,” kata Bobby.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan Tahun 2022. – (Prayogi/Republika.)SHARE 

Suara sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden untuk memerintahkan Menhan tidak melanjutkan pemenuhan alutsista Rp 1,7 kuadriliun. Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan penolakan terdiri dari PBHI, Amnesty International Indonesia, dan HRWG, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, dan Publik Virtue Research Institute, ICW, Imparsial, hingga Centra Initiative.

Perwakilan Centra Initiative, Al Araf, mencurigai peningkatan anggaran di sektor pertahanan tersebut tak terlepas dari kepentingan politik Pemilu 2024. Menurut dia, dalam kepentingan politik tersebut membutuhkan biaya politik.

“Patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik,” kata dia.

Sementara, perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, meningkatkan anggaran sektor pertahanan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas ibarat memberikan cek kosong kepada elite politik. “Sampai saat ini, Kemenhan masih mengalami masalah serius terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemenhan selalu berlindung di balik tameng ‘rahasia negara’ yang sebenarnya hanya menjadi dalih untuk menutup-nutupi potensi penyimpangan yang terjadi,” kata dia.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.