LSM Cobra Sambangi Komisi 1 DPRD Kota Cimahi Terkait Nasib Masyarakat Terkena Dampak KCIC

CIMAHI–BPKP NEWS.COM

Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang di Pimpin Hendra Saputra dari Gerindra didampingi Sobari fraksi Nasdem menerima audiensi dari LSM Commando Baros Ranger (COBRA), yang mewakili menjadi kuasa atas ahli waris yang terdampak pembangunan mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau KCIC, Kamis (03/6/2021).

Hendra Saputra juga memanggil pihak-pihak terkait yang diantaranya Lurah Utama Neneng Mastoah sebagai penguasa wilayah, Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan dari BPN, termasuk kepala Kecamatan Cimahi Selatan namun tidak hadir.

“Hari ini saya kehadiran dari LSM Cobra dalam rangka mewakili ahli waris yang terdampak pembangunan proyek KCIC. Pada intinya saya mencoba untuk membantu masalah ini, mencari solusi tinggal bagaimana prosesnya yang akan kita jalani, pertemuan hari ini tidak lengkap karena tidak ada dari pihak KCIC, PSBI, Camat, RT dan RW serta di PUPR juga ada bagian BBWS yang itu juga harus hadir”, kata Hendra.

Secara pribadi dirinya melihat permasalahan ini, menurutnya ini adalah pembebasan, karena kalau hanya sekedar kompensasi itu tidak menyelesaikan masalah, terus jika pengurugan justru problem baru yang hadir.

“Hemat saya solusi yang terbaik bukan kompensasi atau pengurugan justru pembebasan, hanya tidak mudah juga untuk melangkah kesana, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya hadirkan selengkap-lengkapnya agar dapat satu jalan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Meminta kepada pendamping untuk menghadirkan semua pihak terutama pihak perusahaan”, tegasnya.

Lebih lanjut Hendra mengatakan bahwa Pembangunan itu seharusnya sudah terprediksi dari awal.

“Yang saya anehkan sudah dibangun baru sibuk-sibuk ngurusin kompensasi, pembebasan tanah yang sebetulnya harus sudah terhitung, sangat aneh sekali sudah terbangun, sudah selesai, kok meninggalkan bekas yang tidak enak, terutama untuk para ahli waris keluarga yang terkena dampak”, ungkapnya.

Hendra berharap juga, Lurah bisa memberikan solusi pada warganya, terus pihak PUPR bagaimana untuk lokasi tersebut jangan sampai ini berkepanjangan, kalaupun diberikan kompensasi apakah akan selesai masalahnya.

“Saya pikir tidak selesai masalah itu, jadi saya harap pihak-pihak terkait bisa untuk memberikan solusi bersama-sama, kalau memang ibu lurah ada kesulitan bagaimana pihak pemerintah dapat menyelesaikannya, karena disini juga oleh Walikota Ajay dan didalam suratnya juga tercetus, beliau memberikan pembebasan, jadi saya berharap ini tugas pemerintah untuk memberikan penyelesaiannya”, ujarnya.

Dikatakannya juga, bahwa agenda selanjutnya setelah pertemuan pertama ini, dirinya dan komisi 1 akan turun kelapangan langsung untuk sidak. Anggota Dewan juga harus bisa memberikan solusi bagi masyarakat.

LURAH UTAMA
Ditempat yang sama, Neneng Mastoah selaku Lurah Utama menyampaikan, bahwa kronologis dan kondisi yang ada diwilayah, kasus dari permasalahan yang terdampak dari proyek pembangunan KCIC ini ada di wilayah kawasan Rw.16 Rt.04 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Kondisi tersebut terjadi manakala setelah adanya pelaksanaan pengerjaan pengurugan di lokasi tersebut, saat itu mulailah kondisi banjir disaat turun hujan, setelah laporan dari ketua Rw diwilayah tersebut, lalu pihak kelurahan juga bersurat pada bulan januari tahun 2020 yang ditujukan kepada Walikota Ajay M Priatna, sehingga Walikota mengeluarkan Surat tersebut agar adanya pembebasan lahan yang terdampak, dilokasi tersebut ada 4 rumah yang terdampak diantaranya Bapak Engkus, Bapak Pepen (sebagai ahli waris dari keluarga ibu Rohana), Bapak Mimi dan Bapak Atang, lalu saat itu pihak kelurahan meminta sipasilitasi bertemu dengan pigak PSBI, CREC dan KCIC serta Dinas terkait.

“Saya selalu berkordinasi manakala diwilayah tersebut terjadi banjir, ketinggian banjir tersebut setinggi 100 cm sehingga lebih memungkinkan untuk adanya pelepasan lahan tersebut, tetapi waktu itu saya koordinasi ke pa Niko dari PSBI dirinya juga nge-Cek sama-sama kelapangan”, ucap Neneng.

Kata Niko (PSBI) dirinya menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak termasuk Trase didalam pembangunan KCIC dan adanya solusi pembuatan saluran baru supaya bisa mengurangi debit air, kemudian juga ditawarkan kompensasi untuk ditinggikan dengan pengurugan.

“Akan tetapi saat itu biar bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap warga masyarakat saya, saya sampaikan ke pa Niko sekalipun itu tidak masuk kedalam trase saya meminta agar dibebaskan lahan tersebut karena meskipun tidak termasuk trase tetapi itu menempel dekat sekali, oleh getarannya pun kalau sudah mulai operasi pasti berdampak, kemudian juga kalau sifatnya kompensasi itu hanya sementara tidak menyelesaikan masalah”, tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan Neneng,
“Saya memahami bahwa ini merupakan proyek nasional, bukan berarti kami menghambat, tapi kami juga tidak mau seandainya proyek ini menyisakan hasil dampak tidak baik terhadap masyarakat yang akhirnya ini membebankan kepada pemerintah daerah, terutama yang menyisakan kesulitan bagi warga kami.
Kami juga menyayangkan juga dari pihak PSBI, CREC, KCIC karena mereka selalu langsung berkoordinasinya kelapangan tanpa berkoordinasi dulu kepada Kami (kelurahan dan kecamatan), sehingga terputuslah koordinasi tersebut”, ketusnya.

Kendati demikian, Kerugian materil yang di alami warga sangat berdampak sekali, sampai alat-alat rumah tangga, elektronik, dan lainya mengapung terbawa banjir.

“Saya mengkhawatirkan dampak yang lainnya akan timbul akan terjadinya penyakit demam berdarah, apalagi ada lansia disana, anak anak kecil, balita, takut juga tenggelam dalam posisi banjir tersebut”, cetusnya.

Neneng juga menegaskan, bahwa Kata kunci ada di PSBI sebagai lembaga yang berwenang untuk pembebasan lahan, lalu KCIC dan CREC sebagai kontraktor didalam pengerjaan secara tehnis, telah bersurat kepada PSBI, KCIC, CREC kemudian tembusan juga sudah disampaikan kepada Plt. Walikota, Sekda, serta Dinas terkait, dan tentunya dalam hal ini BAPEDA karena BAPEDA sebagai ketua didalam penanganan proyek untuk KCIC ini sebagai koordinator.

“Upaya-upaya yang kami lakukan telah ditempuh dan tentunya dalam pertemuan mediasi ini kami juga berharap itu adalah demi kebaikan warga masyarakat kami juga yang tentunya harus ada solusi yang sifatnya permanen juga, yang nantinya kedepannya jangan sampai tidak menuntaskan akar permasalahan, terjadi lagi masalah yang sangat merugikan, pada intinya kami dari pihak kelurahan berposisi sebagai pasilitator dan memediasi sehingga permasalahan ini dapat selesai, karena demi kebaikan, yang harus dikedepankan unsur manusiawinya”, pungkasnya.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.