Tim Ahli Bantah BKN soal Dasar Pegawai KPK Jadi ASN

Jakarta — BPKP NEWS.COMĀ 

Tim ahli yang mengatasnamakan Dewi Keadilan membantah pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang menyebut peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) berdasar pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara (UU ASN).

Sementara menurut Tim Dewi Keadilan, alih status pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Pasal 69C Undang-undang KPK yang baru. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pegawai KPK yang belum menjadi ASN, terhitung sejak undang-undang tersebut berlaku dapat diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan itu memperjelas bahwa proses ‘dapat diangkat’ itu tidak diatur sesuai UU ASN tetapi ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri,” sebagaimana dikutip dari hasil kajian Tim Dewi Keadilan, Senin (31/5).

Tim ini terdiri dari Feri Amsari, Usman Hamid, Laras Susanti, Lalola Easter Kaban, Nanang Farid Syam, Erwin Natosmal Oemar, dan Fadli Ramadhanil.

Tujuh orang tersebut melakukan penelitian yang meninjau secara normatif keabsahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan politik-hukum pemberhentian 51 pegawai KPK.

Menurut mereka, pernyataan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasar pada UU ASN tidak benar. Sebab, UU ASN tidak mengenal alih status.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai paratur Sipil Negara.

Baca Juga

Inilah Daftar Lengkap Nama Pegawai KPK Tak Lolos TWK

PP ini menyebutkan sejumlah syarat yang mesti dipenuhi pegawai KPK yang hendak berlih status menjadi ASN. Syarat tersebut antara lain, berstatus sebagai pegawai tetap atau tidak tetap KPK; setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

Kemudian, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan serta integritas dan moralitas yang baik. Selain itu syarat lain sesuai aturan perundang-undangan soal ASN yang ditetapkan peraturan KPK.

Menurut Tim Dewi Keadilan, syarat harus setia kepada Pancasila hingga pemerintah yang sah bukanlah syarat lain dari PP ini. Sehingga, peraturan KPK hanya diminta agar menetapkan syarat lain di luar pasal 3 PP tersebut.

“Peraturan KPK tidak boleh menerjemahkan syarat-syarat yang ada pada Pasal 3 huruf a s/d huruf e itu dengan mekanisme teknis yang dipahami KPK sendiri,” jelas Usman dan rekan-rekanya.

Tim Dewi Keadilan lantas menyebut bahwa TWK sebagai tahapan yang ‘diada-adakan’ dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Menurut Tim Dewi Keadilan, TWK tersebut merupakan bentuk penyalahgunan wewenang. Hal ini merujuk pada Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Tindakan dan kebijakan mengadakan TWK adalah penyalahgunan wewenang,” protes mereka.

Di sisi lain, syarat menjadi PNS tidak diatur secara detail dalam UU ASN, melainkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Namun, berdasarkan peninjauan Usman Hamid dan rekan-rekannya, TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 juga dinilai jauh lebih berat jika dibandingkan dengan PP tersebut.

“Syarat alih status pegawai KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 maka sudah dipastikan berbeda dari ketentuan PP Pengadaan PNS,” tegas tim tersebut.

Selain itu, tim ini juga menyebut bahwa TWK hanya dtujukan bagi pegadaan PNS, bukan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“PP Nomor 41 Tahun 2020 yang tidak menentukan keberadaan TWK,” jelas mereka.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria menyebut TWK sbagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasar pada dua UU yakni UU KPK dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Karena yang digunkan tidak hanya UU KPK saja. Tapi juga UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi ini ada dua UU yang harus diikuti, tidak bisa hanya satu saja,” ujar Bima Haria.

(CNN/Red)

2 thoughts on “Tim Ahli Bantah BKN soal Dasar Pegawai KPK Jadi ASN

  1. Ping-balik: buy cvv online
  2. Ping-balik: short gun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.