Eksistensi TAP Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Kembali Disorot

Bandung, BPKP NEWS.Com – Eksistensi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat disoal sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB). Mereka menilai tim khusus bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu tak sesuai UU, baik dari segi kepastian hukum maupun keterbukaan kepada publik.
“Jadi yang kita aspirasikan pada hari Jumat ini, yaitu ingin keterbukaan gubernur Jabar soal TAP. Di mana TAP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang menurut kami tidak sesuai UU, yang di mana dari segi kepastian hukum dan keterbukaan publik. Karena Kepgub nya tidak ada di JDIH, tapi malah keputusan yang lain,” kata Ketua DPW Pekat Jabar Boyke Lutfi di Gedung DRPD Jabar, Jumat (27/11/2020).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Komisi I DPRD Jabar dan perwakilan Biro Hukum Setda Jabar. Mereka juga mendesak agar keberadaan TAP dievaluasi dan bila perlu dibubarkan.


“TAP ini harus dievaluasi, dan evaluasinya pun bukan yang biasa, tapi dibubarkan, kemudian dibentuk tim baru dengan seleksi terbuka. Berikan kesempatan kepada warga Jabar atau teman-teman Pekat untuk ikut seleksi tersebut, jangan ada bahasa kemampuan seseorang ini langka, jadi dia dimasukkan ke dalam TAP, padahal alasan itu bukan yang signifikan,” katanya.

“Karena yang masuk ke dalam TAP itu, tim-tim sukses pak gubernur, coba lihat siapa ketua TAP hari ini, siapa pengurus TAP hari ini dan masyarakat pun tidak mengetahui TAP itu apa. Padahal di sini KKN bisa terjadi, apalagi KPK juga sudah ingatkan pak gubernur soal ini,” tuturnya.

Selain itu, ia pun mendesak agar hasil kinerja TAP Jabar ini diperlihatkan kepada publik. “Jadi ini loh karya dari TAP, ini loh yang berhasil digapai oleh TAP. Biar masyarakat tahu kerja TAP itu apa,” tegasnya.

Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Jabar Nurul Diana mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya telah meregulasi keberadaan lembaga non-struktural dengan payung Pergub 76 Tahun 2018, yang menjelaskan tentang hubungan kerja staf Gubernur Jabar dengan perangkat daerah.

“Ada staf ahli gubernur, dia memberikan isu rekomendasi strategis sesuai bidang keahliannya. Di dalam Pergub, pasal 19 ada penjelasan mengenai staf non-struktural. Di dalamnya ada kemungkinan gubernur membuat tim di luar staf ahli (dari Pemprov),” katanya.


Seperti halnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga memiliki tim ahli non-PNS yang membantu dalam menampilkan informasi dalam panel-panel komputer di ruang kerjanya. “Yang membangun fasilitasnya Diskominfo, tetapi yang menjalankannya tim ahli non-PNS,” katanya.

Soal penunjukkan tim TAP, Diana mencontohkan sosok Ridwansyah Yusuf salah seorang anggota TAP yang bisa membuka jejaring Pemprov ke luar negeri. “Lalu muncul pertanyaan, lalu OPD ngapain? ibaratnya TAP mengakselerasi yang tersumbat, melalui tim pengarah karena ada juga beberapa hal yang kewenangannya tidak ada di perangkat daerah. Dipahami pak gubernur, jadi pemilihannya by knowledge untuk mempercepat pembangunan sesuai keahlian,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana mengatakan sedianya isu TAP ini pernah mengemuka dalam rapat paripurna yang membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ). “Kami dari Komisi I menerima pemikiran, dan pemikiran yang disampaikan Pekat ini berkembang di DPRD Jabar, bahkan kami dari F-PDI menyampaikan di paripurna, saat pak gubernur menyampaikan LPKJ,” katanya.

Ia pun menerima penjelasan dari Biro Hukum Setda Jabar, bahwa keberadaan TAP ini dipayungi Kepgub. “Kami dalam waktu dekat akan berembuk, dan menjawab pertanyaan sikap dari Pekat yang tadi,” ujarnya.

Lihat juga video ‘Ridwan Kamil Setuju soal Sanksi Pencopotan Jabatan, Tapi…’:

(Detik/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.