FALMA Meminta Presiden Menurunkan Tim Khusus Untuk Mengaudit Dana Covid-19 Dan Dana Lainnya Di Meranti

Selat panjang, BPKP NEWS – Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyaraakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti, selasa (30/6/2020)  menyampaikan pernyataan sikap mendesak terkait transparansi pengalokasian dan pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diduga terjadi mark up dan ketimpangan dalam pengalokasian anggaran, aksi tersebut sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya  Rabu (24/06/2020).

Penyampaian aksi dimulai dari gedung Afifa Sport Center Selatpanjang menuju Kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan tertib lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum aksi dimulai, para pelaku aksi terlebih dahulu menggunakan masker, mencuci tangan secara bergantian dan mengatur jarak yang dianjurkan dalam protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

Ketua DPD Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) Jefrizal yang tergabung di FALMA Kepulaun Meranti menyampaikan dalam orasinya Idealnya Tugas pokok Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan penanganan masalah kesehatan masyarakat.

“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 selaku Tim Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai Dr.H. Misri Hasanto, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti) dan keluarnya SK pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Nomor 256/HK/KPTS/III/2020 serta dicabut SK nya pada tanggal 30 Maret 2020. Sesuai Keputusan baru Bupati Kepulauan Meranti Nomor 227/HK/KPTS/III/2020. Idealnya Tugas pokok Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan penanganan masalah kesehatan masyarakat, kemudian melaksanakan langkah antisipasi dampak ekonomi dan kewirausaan masyarakat serta melakukan pemenuhan jaring pengaman sosial,” ungkap Jefrizal.

Jefrizal juga menjelaskan realokasi refocusing anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 36,7 Milyar dan di rubah menjadi Rp. 77,5 Milyar.

“Diketahui, Program kerja yang telah dirancang oleh Pemerintah Derah Kepulauan Meranti yaitu, melakukan penganggaran dan refocusing realokasi anggaran sebesar Rp. 36,7 Milyar, telah dirubah menjadi Rp. 77,5 Milyar, seperti yang disampaikan melalui sumber media, namun bagi kami dana sebesar Rp. 36,7 Milyar saja sudah di duga banyak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kinerja dan pendataan yang centang perenang pada pengalokasian dan penggunaan dana, apalagi melakukan penambahan,” terang Jefrizal.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina FALMA Kabupaten Kepulauan Meranti Zainudin Hs, S.Ag menerangkan sumber keuangan yang digunakan oleh Pemerintah.

“Bedasarkan informasi, adapun sumber keuangan lainnya yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan Covid-19, yaitu, Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Sebesar Rp.10,7 Milyar, Dana Cadangan Bansos sebesar Rp1,5 Miliyar, Dana Benkeu, Dana APBN, dan Sumber Pihak Ketiga seperti PT. RAPP, PT. Indah Kiat, BRK, PT.Timah, PT.Soempurna, Yayasan Budha, dan Pemotongan Gaji ASN. Dari sumber keuangan lainnya yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan Covid-19 tidak ada kejelasan, berapa jumlahnya, apakah bentuk bantuan dana, sembako maupun Alat Pelindung Diri (APD),” terang Zainuddin yang diketahui juga Ketua BaraJP Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dikatakan Zainuddin, hasil kerja masing-masing OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti diduga tidak signifikan.

“Pengalokasian dana dengan hasil kerja masing-masing OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti laksanakan, kita menduga tidak signifikan. Hal ini di dasari belum dibayarnya Honor Tim Medis, Honor Anggota Dinas Perhubungan yang melakukan penjagaan dilapangan, kurangnya pengalokasian APD disetiap Kecamatan bahkan Desa-desa, meskipun beberapa kali melakukan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di Kelurahan Selatpanjang Kota. Padahal, dari anggaran tersebut, bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 10,3 Milyar untuk mengantisipasi dampak sosial, seperti bantuan tunai sebesar Rp. 500 ribu yang disalurkan untuk 6000 Kepala Keluarga masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua FALMA Kabupaten Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah dalam penyampaian menuntut keterbukaan informasi publik kepada Bupati Kepulauan Meranti baik sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 maupun sebagai Kepala Daerah.

“Kami Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti menuntut keterbukaan informasi kepada Saudara Bupati baik selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 maupun Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertama, meminta Transparansi anggaran penanganan Covid-19 oleh masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, meminta penjelasan dan pertanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, terkait penggunaan Dana DAK DR-PSDH sebesar lebih kurang Rp. 63 Milyar pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 tidak jelas peruntukannya. Ketiga,meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana APBD Tahun Anggaran 2020 lebih kurang Rp. 64 Milyar dibayarkan hutang pada perkerjaan Dana APBN Tahun Anggaran 2016 yang disahkan oleh DPRD Kepulauan Meranti. Keempat, meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada TA 2016 sebanyak 4 Bulan (96 Desa) dengan akumulasi sebesar Rp. 12 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, Gaji Kepala Desa, BPD, Kaur Desa, LPMD, RW, dan RT. Kelima, meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada TA 2017 sebanyak 3 Bulan (96 Desa) akumulasi sebesar Rp. 10 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, Gaji Kepala Desa, BPD, Kaur Desa, LPMD, RW, dan RT. Keenam, meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada TA 2019 sebanyak 3 Bulan dengan akumulasi sebesar Rp. 14 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, Gaji Kepala Desa, BPD, Kaur Desa, LPMD, RW, dan RT. Ketujuh, meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa TA 2020 yang dipotong lebih kurang Rp. 150 Juta- Rp. 160 Juta masing-masing Desa. Kedelapan, meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang tarif periksaan rapid test (SARS COP-21 RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti) dengan tarif pemeriksaan dan pembuatan Surat Keterangan Medis sebesar Rp. 15.000 – Rp. 25.000 (di Puskesmas) dan Rp. 60.000 (di RSUD Kepulauan Meranti). Kesembilan, meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengekspos jumlah seluruh penerima bantuan, penerima PKH By Name By Adress, penerima BPNT, penerima BLT Dana Desa, penerima BLT Kementrian Sosial, penerima BLT APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, penerima BLT APBD Provinsi Riau, penerima Sembako APBN, penerima Sembako APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan penerima Sembako APBD Provinsi Riau,” jelas Ramlan yang juga Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik Kabuapten Kepulauan Meranti.

Ramlan juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar menurunkan tim khusus untuk mengaudit penggunaan anggaran.

“Kami Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo agar menurunkan Tim Khusus untuk mengaudit Dana Covid-19 dan Dana-dana lainnya yang di belanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau,” pungkasnya. (Tim)

One thought on “FALMA Meminta Presiden Menurunkan Tim Khusus Untuk Mengaudit Dana Covid-19 Dan Dana Lainnya Di Meranti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.