Ini Alasan Presiden Jokowi Tak Pilih Karantina Wilayah

Foto : Istimewa

REDAKSI | 31 Maret 2020

JAKARTA, BPKP NEWS – Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo lebih memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar daripada karantina wilayah dalam penanganan virus Corona (COVID-19)

Pihak Istana menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) ialah penerapan lockdown yang tidak efektif di India dan Italia

Kan sudah ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di sana kan ada urutannya tuh, karantina rumah, karantina rumah sakit, kemudian ada pembatasan sosial skala besar, baru kemudian karantina wilayah. Dan Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus saja India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial. Kalau tidak direncanakan secara terukur, mengingat contoh-contoh tersebut, Presiden menganggap Indonesia sekarang sudah cukup dengan pembatasan sosial dalam skala besar,” jelas juru bicara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaituFadjroel Rachman, kepada wartawan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 malam



Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan sosial skala besar tersebut sebenarnya diterapkan dalam dua pekan terakhir, namun kali ini penerapan pembatasan sosial disertai dengan upaya pendisiplinan hukum

Itu sudah dijalankan hampir dua minggu ini. Kampanye social distancing itu kan sudah, pembatasan sosial, tapi di UU Nomor 6 Tahun 2018 yang ditandatangani Pak Jokowi juga, makanya sekarang sekolah diliburkan, kegiatan keagamaan. Oleh Pak Jokowi ditambah dengan pendisiplinan hukum melalui maklumat Kapolri itu. Jadi sebenarnya dari UU Nomor 6 Tahun 2018, yaitu pembatasan sosial berskala besar, terus ditambah maklumat Polri. Kalau orang melakukan kerumunan, itu bisa dibubarkan, melalui KUHP dan itu sampai hari Sabtu kemarin sudah hampir 10 ribuan kerumunan massa dibubarkan,” lanjut Fadjroel Rachman

Menurut Fadjroel Rachman, Presiden RIJoko Widodo (Jokowi) sudah merasa cukup dengan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, penerapan darurat sipil merupakan opsi terakhir yang akan diambil pemerintah

Kenapa tidak masuk ke karantina wilayah, ya itu tadi Pak Jokowi pertama merasa cukup PSBB dan pendisiplinan hukum. Nah, apabila keadaannya kalau mengikuti pernyataan dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959, apabila dikhawatirkan tidak lagi dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa, maka dimungkinkan adanya darurat sipil walaupun Presiden mengatakan sangat-sangat berdoa agar tidak ke arah sana, tidak seperti India. Kalau sudah seperti itu, akan darurat sipil bisa terjadi, tapi Pak Presiden cukup PSBB plus pendisiplinan hukum,” tambah Fadjroel Rachman

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) menyatakan bahwa saat ini pembatasan sosial skala besar perlu diterapkan dan juga perlu disertai dengan darurat sipil

Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” demikian kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas laporan Gugus TugasCOVID-19 yang disiarkan lewat akunYouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020. (***)

Sumber : OneIndonesiasatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.