KENAPA KOTA BANDUNG HARUS KARANTINA WILAYAH?

REDAKSI  | 29 Maret 2020

BANDUNG, BPKP NEWS – Penyebaran Covid19 semakin meluas sehingga perlu peta jalan yg komprehensif utk penanggulangannya. Melakukan karantina wilayah sdh hrs dipilih utk memutus rantai infeksi pandemi virus ini.

Meski demikian, membatasi ruang gerak antar wilayah saja tdk cukup bila tdk dilaksanakan dgn ketegasan oleh aparat dan penegak hukum. Pasalnya, pelanggaran melakukan aktivitas secara normal dan mobilitas masyarakat tetap tinggi dapat menghancurkan tujuan dari kebijakan ini.

Upaya pengendalian yg dilakukan Pemkot Bandung sejatinya sdh benar, seperti bekerja di rumah, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, sering cuci tangan dlsb. Namun faktanya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan ini masih lemah.

Mengingat pelaksanaan imbauan di masyarakat tdk maksimal, sdh saatnya Pemkot Bandung menerapkan kebijakan yg lebih tegas sebagaimana tlh diatur UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 53-55 yaitu Karantina Wilayah.

Langkah drastis ini sangat penting mengingat penyebaran virus ini sdh meluas. Sebab, berbagai anjuran tdk ada gunanya selama masyarakat tdk taat. Apalagi, tidak ada sanksi tegas terhadap warga yg tdk taat.

Kenapa karantina wilayah ini sangat penting? Jika penyebaran virus terus berlanjut dan terjadi lonjakan pasien positif Covid19 yg hrs diisolasi apalagi diperlukan perawatan khusus di ruang ICU dsb, kemampuan RS menampung pasien Covid19 ini sangat terbatas. Demikian juga dgn sarana APD dan alat kesehatan yg sangat tdk memadai.

Meski demikian, karantina wilayah disertai dgn aturan represif yg sifatnya memaksa masyarakat utk taat, mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan memutus rantai penyebaran virus.

Bahkan bagi yg melanggar hrs dikenai sanksi pidana atau denda. Pasal 93 UU tsb menyebutkan bhw setiap orang yg tdk mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dgn pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 100 juta.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat hrs segera menerbitkan aturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah sbg pelaksanaan Karantina Wilayah, hal ini berdasarkan pasal 10 UU 6/ 2018 bhw pemerintah pusat terlebih dulu menetapkan PP dlm memutuskan status kekarantinaan.

Pemerintah hrs memberikan kewenangan penuh, termasuk diskresi khusus kpd Ketua Gugus Tugas Covid19 utk mengambil langkah-langkah khusus termasuk keputusan strategis dlm menangani Covid19.

Tindakan represif menjadi alternatif terbaik utk keselamatan rakyat, dgn Prinsip dasar Keselamatan Rakyat adalah Hukum yg Tertinggi.

Jika tdk dilakukan karantina wilayah, maka yg sangat dikhawatirkan adalah :

1. Persebaran Covid19 akan makin meluas. Tak cukup hanya himbauan tapi perlu kebijakan yg tegas, dan bahkan perlu sanksi.

2. Sistem kesehatan akan semakin kedodoran, krn tak mampu menampung lonjakan pasien. Apalagi sdh banyak tenaga medis bertumbangan krn terinfeksi Covid19.

3. Sudah ada kasus pasien Covid19 meninggal dunia, dikhawatirkan nanti ditolak RS dikarenakan RS rujukan tak mampu lagi menampung tingginya pasien Covid19. Bahkan efeknya banyak pasien dan calon pasien non Covid19 yg terbengkalai dan akhirnya meninggal dunia, krn tenaga medis di RS energinya terkuras utk menangani pasien Covid19.

4. Keberadaan tenaga medis juga makin tersudutkan manakala ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) makin terbatas dan tenaga medis tak mungkin merawat pasien Covid19 tanpa dilindungi dgn APD yg standar. Jika tenaga medis tertular krn minimnya APD, maka risikonya bisa menularkan ke pasien lain, menularkan ke keluarganya dan tdk bisa menolong pasien. Akhirnya korban pasien Covid19 makin tak terbendung.

Karantina wilayah memang pilihan sulit dan bahkan pahit. Tetapi jika tdk dilakukan, dampak ekonominya pun jauh akan lebih pahit. Jika Pemkot Bandung kesulitan dana utk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur. Stop dulu pembangunan infrastruktur pada 2020 ini.

Jika karantina wilayah dilakukan, Pemkot Bandung hrs menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan, dgn memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial) dan atau menurunkan/menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM, dll. Juga cicilan pd perbankan/lembaga keuangan, pun perlu ditangguhkan. Dan yg pasti menjamin sembako utk seluruh warga selama masa karantina.

Karantina wilayah memang bukan instrumen tunggal utk menghentikan persebaran wabah Covid19. Masih diperlukan kepatuhan yg tinggi dari masyarakat. Utk mendorong kepatuhan ini, maka perlu upaya ketegasan dari aparat penegak hukum (APH).

Guna mengefektifkan kebijakan ini, selain mengefektifkan APH, tdk kalah pentingnya adalah melibatkan kalangan masyarakat sipil baik ormas keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan tokoh generasi milenial. Mengingat generasi milenial inilah yg faktanya susah diatur utk tetap tinggal di rumah dan jaga jarak. Akibatnya kelompok ini menjadi media penularan yg efektif utk keluarga dan kelompok masyarakat. Masyarakat perlu kebijakan yg tegas dari pemerintah dalam pengendalian Covid19.

Harus diingat, sdh 2 minggu lebih masyarakat tidak bisa bekerja maksimal dan akibatnya income nihil. Akan berapa minggu lagi masyarakat hrs disandera seperti ini? Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Masyarakat sudah merindukan berpuasa Ramadhan dan Idul Fitri tanpa gangguan Covid19. Segera wujudkan karantina wilayah utk menghentikan persebaran Covid19.

 

FADLULLAH RUSYAD, ST.
(Ketua DPC PBB KOTA BANDUNG
Anggota Tim Kebijakan Walikota Bandung)

2 thoughts on “KENAPA KOTA BANDUNG HARUS KARANTINA WILAYAH?

  1. Ping-balik: free robux
  2. Ping-balik: More Info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.