Dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Bandung,  BPKP NEWS – Upaya Mediasi Gagal, Sengketa Informasi Fatma Sy untuk Rosid terhadap Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat.

Proses mediasi dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon atas nama Fatma, Sy untuk Rosid dengan nomor register 1826 terhadap Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang selaku termohon gagal mencapai titik temu. Perdamaian antara pihak pemohon dan termohon tidak tercapai. Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ke sidang adjudikasi non litigasi. Demikian hasil mediasi Komisi Informasi Jawa Barat, Rabu tanggal 12 februari 2020 yang bertempat di kantor samsat Karawang.

Penjelasan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan,” bahwa ada perbedaan mendasar antara pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Fatma, Sy dengan termohon Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang yang diwakili kuasanya Armin dan Kosasaih. Perbedaan itu berkaitan dengan regulasi yang ada di BPN dan keinginan permohonan terhadap dua poin, yaitu : merubah data yang ada di sertfikat terbaru dan meminta sertifikat lama yang sudah dimatikan pihak ATR BPN Kabupaten Karawang,”pungkasnya

“Dengan gagalnya mediasi maka sesuai Perki 1 tahun 2013 pasal 49 ayat 2 : “Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses ajudikasi”. Agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Dan untuk mempercepat proses maka pada hari itu juga sidang dilanjutkan di tempat yang sama dengan majelis komisionernya, Dadan Saputra sebagai Ketua majelis, Husni Farhan Mubarok dan Yudaningsih masing-masing sebagai anggota majelis,” ungkap kang Ijang.

Setelah majelis menggali bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu Fatma sy untuk Rosid dan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, terungkap bahwa si pemohon punya kepentingan khusus terkait materi permohonan informasi dimaksud yaitu; meminta merubah data sertifikat hasil perbaikan dan meminta mengembalikan data ke sertifikat lama. Sementara si termohon mengatakan bahwa informasi yang diminta sulit untuk dikabulkan karena pada waktu bersamaan ada pihak lain yang sedang meminta pengesahan pada objek tanah yang sama.

“Pada sidang tersebut, Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuat resume pendapat dari para pihak, baik sebagai pemohon maupun termohon” ungkap kang Ijang.

“Dan untuk selanjutnya majelis akan segera menjadwal persidangan lagi untuk pembacaan putusan yang disengketakan tersebut” Pungkasnya.

(TRM) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!