Ketum BPKP : Pelantikan 592 Pejabat Di Lingkungan Kemenhub Adalah Sebuah Kecerobohan

Bandung (BPKP NEWS) – Pelantikan 592 pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan belum lama ini, mendapat  kritik keras dari Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Kebijakan Publik (BPKP) hal ini disampaikannya kepada BPKP NEWS  di Kawasan Kota Bandung (29/12),” Menurutnya pada pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub itu, ada kecerobohan administrasi yang sangat memalukan.

“Seperti diketahui, baru-baru ini Kemenhub melakukan mutasi/pelantikan terhadap 592,  meliputi  Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana. Yang dinilai sangat memalukan pada pelantukan tersebut,  ada satu jabatan eselon III diduduki 2 orang dan tiga jabatan eselon IV diduduki masing-masing 2 orang. Semuanya ikut dilantik, hal itu sangat memalukan. Dan pejabat yang bertanggungjawab terhadap kesalahan fatal tersebut adalah pejabat yang melantik,” ujarnya

Untuk diketahui, Pejabat Kemenhub yang memimpin pelantikan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mewakili Menteri Perhubungan melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019.

“Mestinya, Sekjend Kemenhub bisa menunda dulu pelantikan beberapa pejabat yang menduduki jabatan yang sama.

“Jika sampai ada beberapa pejabat yang menduduki jabatan yang sama, bisa dilantik secara bersamaan, jelas itu sebuah kecerobohan yang fatal. Administrasi kepegawaian di Kemenhub berarti sangat tidak tertib. Masa hal seperti itu bisa terjadi di sebuah kementerian. Betul-betul memalukan,” tandas Ahmad Tarmizi.

Salah satu jabatan di tingkat eselon III di Kemenhub yang disoroti karena diduduki dua pejabat ini adalah Kepala Inspektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Dua pejabat yang dilantik menduduki jabatan ini adalah Prayudi ST MT  dan Syafek Jamhari.

“Dia menyakini, mutasi itu diduga  tidak akan mengubah kinerja Kemenhub menjadi lebih optimal karena ada kecurigaan Hary Kris gemar melakukan pungli setiap bulan ke pada Unit Kepegawaian Eselon 1 dan UPT dengan mengatasnamakan pimpinan Kemenhub.
 “Apa iya, dia berani mengobok-obok yang loyal dengan “salam tempel”. Kemungkinan besar tidak,” Tegasnya

Pelantikan yg amburadul juga terlihat dari adanya pejabat yg diundang untuk ikut pelantikan tetapi namanya tidak ada di daftar lantik, namun anehnya jabatan lamanya justru dilantik orang lain. Kejadian ini dialami oleh beberapa pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, hal ini semakin memperihatkan betapa amburadulnya administrasi kepegawaian kemenhub.

Belum lagi masalah pelantikan Direktur Politeknik di lingkungan BPSDM Perhubungan yg justru diisi oleh ASN yg bukan dari Jabatan fungsional dosen, padahal dalam aturan yg dibuat oleh Kemenhub sendiri disebutkan bahwa syarat  menjadi Direktur Politeknik harus memiliki jabatan fungsional dosen. Ini memalukan karena Kemenhub justru melanggar aturan yg mereka buat sendiri.

***Teguh***

2 thoughts on “Ketum BPKP : Pelantikan 592 Pejabat Di Lingkungan Kemenhub Adalah Sebuah Kecerobohan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.