BPKP Akan Menempuh Langkah Hukum Bila Ditemukan Pelanggaran Dalam Proses Lelang Rumah Deret Taman Sari, Ujar Ketum BPKP

Bandung, BPKP NEWS.COM – Dikutif dari Detik.com bahwa PT Sartonia Agung sebagai pemenang tender proyek pembangunan rumah deret Tamansari Kota Bandung masuk dalam daftar hitam aktif yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan tersebut gagal menyelesaikan proyek pembangunan PA/KPA Pusat Pendidikan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan penulusuran yang dilakukan detikcom, Sabtu (14/12/2019) dalam portal lpse.bandung.go.id termuat bahwa PT Sartonia Agung merupakan pemenang tender proyek pembangunan rumah deret Tamansari. Proses kontrak sudah dilakukan pada Agustus 2017.

Saat menelusuri lebih jauh, dalam portal inaproc.id yang juga terintegrasi dengan lpse.go.id, ternyata perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam aktif. Perusahaan yang bermarkas di Jakarta Pusat itu gagal menyelesaikan pembangunan PA/KPA Pusat Pendidikan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas kesalahannya itu, PT Sartonia Agung dinilai melanggar Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 pasal 3 huruf g. Sehingga LKPP memasukkan perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi itu ke dalam daftar hitam terhitung sejak 31 Juli 2018 sampai 31 Juli 

Menanggapi hal itu, Kepala DPKP3 Dadang Darmawan membenarkan PT Sartonia Agung sebagai pemenang tender proyek rumah deret Tamansari masuk dalam daftar hitam. Proses tanda tangan kontrak juga dilakukan sudah dilakukan pada Agustus 2017.

“Sementara kalau lihat juga PT Sartonia masuk daftar hitam mulai 31 Juli 2018 sampai 31 Juli 2020,” ucapnya, di Pendopo, Kota Bandung, Sabtu (14/12/2019).

Meski begitu, lanjut dia, kerjasama antara Pemkot Bandung dengan PT Sartonia Agung dalam pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari tidak ada masalah. Karena berdasarkan peraturan LKPP Nomor 17/2018 tentang sanksi daftar hitam itu memungkinkan PT Sartonia Agung tetap bisa melanjutkan proyek.

Karena dalam Pasal 6 ayat 2 peraturan itu, disebutkan penyedia yang masuk dalam daftar hitam bisa menyelesaikan pekerjaan lain. Tapi dengan catatan penandatanganan kontrak dilakukan sebelum adanya penerapan sanksi.

Merujuk pada aturan yang ada, lanjut Dadang, PT Sartonia Agung tetap bisa melanjutkan pekerjaan proyek rumah deret Tamansari. Karena tanda tangan kontrak dilakukan pada Agustus 2017. Sementara sanksi jatuh pada Juli 2018.

“Dapat menyelesaikan pekerjaan lain. Dia masuk daftar hitamnya gara-gara pekerjaan yang mana. Kan bukan pekerjaan rumah deret Tamansari. Maka dapat selesaikan pekerjaan lain. Catatanya kontraknya dilaksanakan sebelum pengenaan sanksi. Jadi enggak ada masalah,” ucapnya.

Di lain fihak, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), Ahmad Tarmizi, menyayangkan terjadinya peristiwa Taman Sari berdarah, seharusnya semua fihak bisa menahan diri terlebih tanah tersebut masih dalam proses gugatan di PTUN Kota Bandung, harusnya semua fihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkapnya

“Yang lebih memperihatinkan di saat Kota bandung meraih augerah Kota Peduli HAM harus tercoreng karena terjadinya peristiwa berdarah Taman sari, ironis sekali bukan..”

” belum lagi tersiar kabar kalau daerah Taman Sari akan dibangun proyek rumah deret dimana PT Sartonia Agung sebagai pemenang tender, dan yang lebih mengagetkan lagi bahwa PT Sartonia Agung masuk dalam daftar hitam, untuk itu kami dari BPKP sebagai lembaga sosial kontrol akan segera melakukan investigasi, apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses lelangnya,  selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum, tuturnya

****RH***

 

One thought on “BPKP Akan Menempuh Langkah Hukum Bila Ditemukan Pelanggaran Dalam Proses Lelang Rumah Deret Taman Sari, Ujar Ketum BPKP

  1. Ping-balik: sbobet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.