Ketua umum BPKP Mengecam keras Pembongkaran Rumah Di Taman Sari Kota Bandung

BANDUNG, BPKP NEWS.COM — Beberapa warga di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan memilih bertahan di Masjid Al-Islam usai pembongkaran paksa oleh Pemerintah Kota Bandung pada Kamis (12/12/2019).

Warga terdampak proyek pembangunan rumah deret itu menempati lantai dua Masjid Al-Islam. Berbagai kebutuhan logistik seperti air mineral gelas dan beberapa perlengkapan bayi pun tergeletak di lantai masjid.

 

Sebagian warga terlihat berkumpul melingkar sambil mengobrol. Anak-anak usia bawah lima tahun tampak berlarian hilir mudik.

 

Seorang warga Tamansari bernama Ade Sumaryati mengatakan, ada sekitar 15 kepala keluarga yang masih bertahan di Masjid Al-Islam.

Ade sendiri mengaku terpaksa memilih bertahan dan mengungsi ke pelataran masjid lantaran masih bingung dalam mengambil keputusan.

Dia memang sempat mendengar kabar kalau pemerintah Kota Bandung akan memberikan bantuan untuk biaya rumah kontrakan sebesar Rp 26 juta. Namun, perempuan 54 tahun ini masih ragu apakah bantuan itu benar atau tidak.

Warga lainnya, Enok Kartika, menyatakan menolak pindah ke rumah susun Rancacili yang menjadi tempat tinggal sementara warga terdampak penggusuran proyek rumah deret Tamansari.

Dia mengaku trauma melihat warga lain yang sebelumnya tergusur, seperti warga Babakan Siliwangi dan Jalan Jakarta. Mereka juga tergusur kemudian dipindah ke rusun Rancacili.

“Kita nggak mau kalau seperti itu. Nasib kita ke depannya nggak jelas, sementara sekarang rumah kita di sini sudah dibongkar. Kalau misalkan ada uang ganti, kami minta hitam di atas putih,” tukasnya, Jumat (13/12/2019).

“Kami masih berusaha melawan. Masa kita mau kayak gini,” tambah perempuan 52 tahun ini.

Pantauan di lapangan, lahan dengan luas sekitar 7 ribu meter persegi itu telah ditutupi benteng baja ringan. Adapun bangunan yang sehari sebelumnya masih berdiri kokoh tampak sudah rata dengan tanah. Hanya beberapa pohon yang tak ikut ditumbangkan.

Selain itu, terlihat pula puing-puing bangunan seperti kusen, daun pintu, serta material lainnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Warga RW 11 Tamansari, Riefki Zulfikar menganggap penggusuran yang dilakukan Pemkot Bandung itu sangat tidak adil dan merugikan warga.

Zulfikar menilai pemberitahuan yang dilayangkan Satpol PP kepada warga sangat tergesa-gesa.

“Kalau eksekusi kan tadi menurut keterangan warga baru mendapatkan surat kemarin sore jam 16.30 WIB (11/12/2019). Nah, itu kan dilihat juga sebenarnya pemberitahuannya tidak berjarak waktu,” ucap Zulfikar di lokasi penggusuran, Kamis (12/12/2019) kemarin.

Ia juga mengatakan, Pemkot Bandung tidak berhak melakukan penggusuran paksa atas warga Tamansari. Sebab, kata dia, status tanah itu masih sengketa.

Ketua Umum BPKP, ahmad Tarmizi Mengecam keras terjadinya pembongkaran yang terjadi di lahan taman sari, menurutnya,” seharusnya fihak Pemkot Bandung tidak berlagak arogan dan semenan-mena melakukan aksi pembongkaran apalagi tanah tersebut masih berstatus quo Sehingga tidak ada yang boleh beraktivitas di sana, hingga ada keputusan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan”, pungkasnya

“kalaupun masih ada aktifitas warga disana, biarkan saja sampai ada kepastian hukum berupa keputusan dari pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, apakah lahan tersebut kepemilikannya milik pemkot atau milik yang mengklaim atas tanah tersebut berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan yang dimilikinya, yang jelas serahkan saja semuanya kepada Pengadilan bukankah Negara kita adalah negara hukum, mari kita hormati hukum”

” seharusnya walikota Bandung malu dengan diraihnya kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM, akan tetapi realitanya malah melanggar HAM”,  ungkapnya

***ASP**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.