Menambah Masa Jabatan Presiden menjadi 3 Periode adalah Sebuah Langkah Mundur, Ujar Ketua Umum BPKP

Jakarta, BPKP NEWS.com –  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang mempelajari, membahas dan menggodok secara serius periodesasi seorang Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, ada keinginan periode presiden menjadi tiga kali menjabat.

Wakil Ketua Arsul Sani mengungkap ada wacana menambah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Usulan itu terkait amandemen UUD 1945.

Menurut Sekjen Partai Persatuan pembangunan (PPP) itu, usulan menambah masa jabatan presiden diperoleh MPR saat berkeliling menghimpun masukan dari masyarakat.

“Ada usulan masa jabatan presiden yang sekarang dua kali diusulkan menjadi tiga kali,” ujar Arsul di kompleks DPR RI, Jakarta seperti dikutip dari Tribunnews, Kamis (21/11/2019).

Untuk diketahui aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

Merujuk Pasal tersebut, baik presiden dan wakil presiden maksimal bisa menjabat paling lama dua periode atau sepuluh tahun.

Bukan itu saja kata dia, ada juga mewacanakan, presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja.

Namun masa jabatannya delapan tahun, tidak lima tahun.

“Ada kan yang mengatakan demikian. Dan itu juga punya logical thinkingnya kan. Karena dengan satu kali masa jabatan tapi durasinya lebih lama. Dengan itu juga bisa meng–exercise, mengeksekusi program–programnya dengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini kata dia, MPR RI masih mengumpulkan masukan dari elemen–elemen masyarakat mengenai hal–hal yang perlu dalam amandemen UUD 1945.

“Nanti kulminasinya seperti apa ya kita lihat. Karena kalau dalam agenda MPR itu sendiri, dua tahun pertama itu kita membangun, mengembangkan wacana yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Lain halnya dengan tanggapan Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi,  menyoroti wacana yang berkembang seputar bertambahnya masa jabatan Presiden menjadi 3 periode,menurutnya,” Bisa saja wacana yang sedang bergulir di Parlemen tentang penambahan jabatan Presiden menjadi 3 periode, apalagi konteksnya politik yang sifatnya dinamis dan bisa berubah kapanpun dalam hitungan detik, kecuali Alquran yang tidak boleh dirubah karena sumbernya dari Allah SWT, sedangkan Undang-undang ataupun peraturan  lain selama manusia yang buat, sifatnya tidak absurd,” pungkasnya

“Kalau saja wacana yang bergulir tersebut berakhir dengan di amandemen UUD 1945 terutama di pasal 7, ini akan menjadi mimpi buruk bagi perjalanan bangsa ini kedepannya, karena yang patut di pertanyakan adalah kinerja para wakil rakyat yang ada di DPR RI (Parlemen), kalau saja terjadi  amandemen sedangkan mayoritas rakyat tidak menyetujuinya sama dengan kita kembali ke masa-masa lalu di era orde lama dan orde baru, sebuah kemunduran dalam berdemokrasi karena wacana tersebut tendensius sekali, sehingga muncul pertanyaan apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat selama ini, seakan-akan mereka tak ubahnya taman Kanak-kanak saja yang bisanya mangguk-mangguk tanpa mau mendengar aspirasi rakyat yang diwakilinya, bekerja dan berpikirlah demi kemajuan bangsa bukan malah berpikir mundur kebelakang,” ungkapnya

***RYK****

 

3 thoughts on “Menambah Masa Jabatan Presiden menjadi 3 Periode adalah Sebuah Langkah Mundur, Ujar Ketua Umum BPKP

  1. Ping-balik: Rectangle Shadow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.