Ketua Umum BPKP Kembali Kritik Keras Ridwan Kamil Soal Surat Edaran Gubernur Tentang Kenaikan UMK Tahun 2020

Bandung, BPKP NEWS.Com – Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyetujui upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2020 melalui Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.

Besaran UMK 2020 secara keseluruhan naik 8,51% disesuaikan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota di 27 daerah kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Namun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengecam Ridwan Kamil. Pasalnya, menurut dia keputusan UMK seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), bukan hanya sekadar surat edaran.
 
“Gubernur Jawa Barat sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran,” kata pria yang akrab disapa Iqbal tersebut dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (22/11/2019) dikutif di detik.com
Hal senada di sampaikan Ketua Umum Badan Pemantau kebijakan publik (BPKP), A. Tarmiz, menurutnya,” saya merasa aneh dengan seorang Ridwan Kamil kadangkala suka berbuat yang aneh-aneh, baru minggu kemarin saja publik Jawa barat dibuat geger dengan di bangunnya kolam renang dengan menyerap  APBD yang cukup lumayan besar nilainya,  disisi lain  dihadapkan pada kondisi masyarakat di tingkat bawah yang  saat ini sedang teriak histeris karena himpitan masalah ekonomis, sekarang kaum buruh di buat histeris lagi dengan kebijakannya yang ceroboh dengan membuat surat  Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 yang seharusnya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur, apapun kebijakan ataupun keputusan  yang di keluarkan  harus di sertai dengan kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, tentunya seorang Gubernur dalam menjalankan Tugasnya sebagai Kepala daerah di bantu  oleh para team Ahli yang mumpuni dibidangnya baik team ahli di bidang ekonomi, sosial budaya, Hukum dan lain sebagainya, sehingga akan terhindar dari sebuah kebijakan ataupun keputusan  yang ambivalen, pungkasnya kepada BPKP NEWS.com
 
****ASZ****
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.